Seksualitas yang Jadi Publik

Halimah, konon menolak bercerai dengan Bambang Trihatmojo dengan satu alasan: kalau ia benar-benar bercerai dari Bambang, ia takut bahwa selingkuh akan “dihalalkan” menjadi alasan sebuah perceraian, kelak di masa mendatang. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutan kisah ini. Yang saya tahu, di sebuah spanduk iklan Tabloid Nova tertulis kalimat begini: “Mayangsari Datang, Cendana Berang”.

Tentu saja, seperti yang sudah bisa kita tebak, iklan itu mempromosikan sebuah berita Tabloid Nova tentang kedatangan Mayangsari sebagai “selingkuhan” Bambang ke rumah keluarga besar Soeharto: Cendana. Dan kita juga mendengar kabar dari kaum infotainment bahwa Cendana menolak kehadiran itu awalnya.

Kisah Bambang dan Mayangsari sebagai sebuah “selingkuh” yang kemudian berkembang menjadi hubungan sah suami istri punya sejarah panjang di Indonesia. Di kerajaan-kerajaan Jawa masa silam, lazim seorang raja memiliki “simpanan” meski diikat dengan sebuah hubungan yang “sah”. Tapi tipikal awal selingkuh barangkali dimulai dari tumbuhnya budaya “pernyaian” di Hindia Belanda—nama Indonesia sebelum merdeka.

Dalam tulisan Linda Christanty di Jurnal Prisma Edisi 10, Oktober 1994 terungkap bahwa budaya pernyaian sudah ada di Hindia Belanda sejak awal abad 19. Beberapa pejabat kolonial yang bertugas di tanah jajahan waktu itu bahkan memiliki lebih dari satu nyai (seorang perempuan yang “dipelihara” terutama untuk kepuasan seksual). Seorang gubernur pesisir timur laut Jawa bahkan dikatakan telah memiliki dua puluh perempuan “kesayangan” dari bangsa bumiputera.

“Tradisi” memelihara nyai semakin berkembang tatkala Undang-undang Agraria disahkan pada 9 April 1870. Undang-undang ini menghapuskan sistem tanam paksa yang sebelumnya berlaku di Hindia Belanda sekaligus membuka kemungkinan masuknya modal asing dan pemilik perkebunan swasta untuk ikut serta dalam kepemilikan perkebunan di tanah jajahan.

Perusahaan pertanian swasta kemudian berkembang dan otomatis membutuhkan banyak tenaga kerja. Bangsa pribumi jelas masuk dalam kategori tenaga kerja yang dibutuhkan. Tapi perkembangan ini juga menarik minat orang Eropa untuk datang ke Hindia Belanda.

Orang-orang asing yang datang ke Hindia Belanda—biasanya laki-laki—tidak membawa keluarga mereka. Hal ini disebabkan kondisi finansial mereka yang tak sanggup menanggung hidup anak dan istri di tanah jajahan. Fasilitas penunjang di Hindia Belanda—seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas hiburan—juga belum berkembang sehingga kebanyakan imigran Eropa itu makin enggan mengajak keluarga mereka.

Menurut Linda, jumlah perempuan Eropa yang sangat sedikit dibandingkan jumlah prianya membuat budaya pernyaian akhirnya tumbuh pesat. Budaya pergundikan yang telah dirintis sejak masa pemerintahan VOC makin menggila. Kebutuhan seksual tentu saja menjadi asal muasal pertama yang membuat hadirnya nyai-nyai di daerah perkebunan.

Nyai merupakan perempuan yang “dipelihara” pejabat kolonial maupun swasta Belanda yang kaya. Sebelum Belanda datang, para pedagang Asia dan Portugis pun sebenarnya juga sudah melakukan hal yang sama. Pada masa VOC, orang Belanda yang menikah dengan Bumiputra tidak diperbolehkan membawa pasangannya ke negeri Belanda. Pernikahan itu juga dianggap tidak sah oleh gereja di sana.

Pelarangan menikah dengan orang Bumiputra sedang perempuan Eropa sangat sedikit jumlahnya, membuat laki-laki Belanda memelihara nyai. Masa pemerintahan Jan Pieterzoen Coen adalah masa pemerintahan yang menerapkan sanksi longgar pada hubungan seksual di luar nikah. Maka, budaya pernyaian pun terus meningkat.

Bahkan gereja di Hindia Belanda juga tidak melarang budaya pernyaian. Meski dalam tradisi Kristen perzinahan dilarang, tapi laki-laki di Hindia Belanda tak “dikenai” hukum itu. Pemerintah kolonial dan gereja di Hindia Belanda kemudian mengeluarkan hukum perkawinan baru yang antara lain sudah mengatur hak-hak nyai serta anak yang dilahirkan.

Ini adalah sebuah cermin paling ekstrem tentang masuknya kekuasaan politis ke ranah agama. Kalau saat ini beberapa orang Indonesia mungkin tak sepakat dengan campur tangan negara ke lembaga agama, toh nyatanya hal itu sudah terjadi di tanah yang kemudian menjadi Indonesia sejak dulu kala.

Dan yang paling ganjil sekaligus membuat saya ngakak adalah bahwa kekuasaan politis itu mencampuri urusan agama “hanya” karena satu alasan: kepentingan seksual! Ya ya ternyata kepentingan seksual memang tak boleh diabaikan. Ia harus mendapatkan jalannya meski harus bertentangan dengan moral agama. Kalau perlu, moralnya yang dirubah dan bukan perilaku seksualnya sehingga bisa ada kecocokan di antara keduanya.

Kasus Bambang dan Mayangsari, sedikit banyak memiliki “kemiripan” dengan budaya pernyaian. Bedanya, kalau nyai-nyai di jaman Hindia Belanda adalah perempuan-perempuan dari keluarga petani atau keluarga kelas bawah lainnya yang dijual orang tua mereka untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Mayangsari jelas bukan dari kelas ekonomi “proletar”.

Yang jelas, semuanya itu membuktikan betapa hasrat seksual sedemikian penting sehingga negara—di jaman Hindia Belanda—pun kadang terpancing untuk ikut mengatur soal yang sering dianggap pribadi itu. Pengaturan budaya pernyaian oleh pemerintahan kolonial dan gereja di Hindia Belanda menandakan bahwa masalah seksual telah mengalami transformasi menjadi masalah publik.

Alasan penolakan Halimah terhadap perceraiannya dengan Bambang karena khawatir di masa depan selingkuh akan dilegalkan, sebenarnya juga menandakan wanita berusia 49 tahun itu hendak membawa urusannya menjadi urusan publik. Ah, di jaman infotainment merajai televisi dan menyergap kita semua, barangkali sejarah akan berulang: seksualitas dan pernikahan yang oleh kaum liberal dianggap barang pribadi, kini lama-kelamaan telah jadi barang milik publik!

Sukoharjo, 7 Februari 2008
Haris Firdaus