Komunikasi dan Hasrat Ekonomi Solo

Dalam sebuah diskusi tentang jati diri Kota Solo beberapa waktu lampau, Laura Romano, seorang peneliti kebudayaan Jawa asal Italia, mempertanyakan pemakaian slogan “Solo The Spirit of Java”. Secara esensial, slogan itu memang tepat sasaran karena wilayah Solo Raya yang memanggul slogan tersebut bisa disebut sebagai tempat di mana “jiwa kebudayaan Jawa” bersemayam. Akan tetapi, kenapa bahasa slogan tersebut justru seperti mengkhianati esensinya sendiri? Penggunaan bahasa Inggris dalam slogan tersebut, kata Romano, terkesan kontradiktif dengan semangat yang dibawanya.

Bukan hanya wilayah Solo Raya yang menggunakan slogan berbahasa Inggris. Kota Solo, sejak beberapa tahun belakangan, kerap mempropagandakan slogan “Solo Past is Solo Future”. Semangat yang dibawa kurang lebih sama dengan “Solo The Spirit of Java”. Menariknya, kegemaran memakai bahasa Inggris ini juga menular dalam hal pemberian nama tempat di Solo. Sebut misalnya ruang interaksi warga di sepanjang Jalan Slamet Riyadi yang disebut sebagai “city walk”, pasar malam Ngarsopuro yang dinamai “night market”, dan juga Solo Techno Park.

Dalam konteks sebuah kota, pemakaian suatu jargon dan pemberian nama tempat merupakan bagian dari proses “mengkomunikasikan kota”. Idealnya, perancangan sebuah slogan dan nama tempat di suatu kota juga memperhitungkan elemen-elemen dasar proses komunikasi. Dalam konteks ini, pemahaman proses komunikasi menurut Harold D Laswell bisa sangat membantu. Menurut Laswell, proses komunikasi bisa diringkas dalam pertanyaan-pertanyaan berikut: Who Says What in Which Channel to Whom with What Effect. Dari konsepsi itu, kentara bahwa komunikasi terdiri dari beberapa elemen, yakni (a) komunikator atau penyampai pesan; (b) pesan yang disampaikan, (c) sarana penyampaian pesan; (d) komunikan atau penerima pesan; dan (e) efek komunikasi.

Dalam tiap perancangan proses komunikasi, termasuk dalam proses mengkomunikasikan kota, bukan saja masalah esensi pesan dan sarana penyampaian pesan yang harus diperhitungkan. Penentuan secara tepat siapa komunikan dari proses komunikasi tersebut juga merupakan hal yang teramat signifikan. Dalam hal slogan-slogan kota dan nama-nama tempat berbahasa Inggris, kita bisa bertanya: sebenarnya, siapakah yang menjadi komunikan dari slogan tersebut? Siapakah yang ingin disapa oleh pemerintah kota sebagai komunikator melalui slogan tersebut?

Melihat penggunaan bahasa Inggris dalam slogan-slogan kota, kita bisa bercuriga bahwa slogan tersebut memang pada awalnya dan terutama tidak ditujukan kepada warga kota yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan bahasa tersebut. Pemakaian bahasa Inggris justru menunjukkan bahwa yang dituju oleh pemerintah kota sebenarnya adalah para turis dari luar negara. Dalam hal ini, slogan kota tidak lagi merupakan semacam alat yang mengikat warga kota menjadi—mengambil istilah Ben Anderson—sebuah “komunitas terbayang”. Nama-nama tempat di kota yang menggunakan bahasa Inggris juga bukan sumber rujukan bagi masyarakat setempat untuk menggali identitasnya. Slogan dan nama tempat yang menggunakan bahasa Inggris hanyalah sarana marketing kota, alat penarik turis guna mendatangkan pendapatan.

Efek Globalisasi
Dari analisis di atas, bisa disimpulkan bahwa kegemaran memakai bahasa Inggris tidak hanya merupakan efek globalisasi yang mengukuhkan keberadaan bahasa tersebut sebagai bahasa internasional. Lebih dari itu, pemakaian bahasa Inggris di Kota Solo atau kota lainnya di Indonesia merupakan efek dari cara memandang informasi sebagai sebuah kapital dan komunikasi sebagai semacam proses ekonomi. Hidup dalam suatu kurun yang sering dilabeli sebagai “zaman ledakan informasi” ini, suka atau tidak memaksa kita mengakui bahwa informasi merupakan kapital yang sangat berharga sekarang. Walau mungkin agak berlebihan, kita bisa mengatakan pada masa ini berlaku diktum “informasi adalah segalanya” dan “segalanya adalah informasi”. Tak seperti di masa yang amat lampau di mana informasi hanya merupakan sebentuk barang sosial, saat ini informasi merupakan komoditas ekonomi yang memiliki nilai jual tak murah.

Peralihan makna informasi dari sekadar barang sosial menjadi kapital juga berarti peralihan fungsi komunikasi. Pada masa ini, komunikasi tidak lagi dilakukan semata-mata demi pencapaian pemahaman bersama. Hasrat ekonomi berupa keinginan meraup laba sebanyak-banyaknya telah menjadi faktor yang menentukan dalam proses komunikasi. Karenanya, komunikasi menjadi sama dengan proses transaksi jual beli yang memperhitungkan laba serta rugi.

Wujud utama dari komunikasi yang dipengaruhi hasrat ekonomi adalah pemasaran. Dalam ihwal kota, ia mewujud dalam proses marketing kota kepada turis dan investor. Tentu saja, tendensi menarik turis dan menggandeng investor bukan sebuah kesalahan. Memasarkan kota, bagaimanapun, menjadi proses yang mutlak terjadi di pelbagai kota di belahan dunia manapun. Masalahnya, keinginan memasarkan kota seharusnya tidak menjadi orientasi satu-satunya dalam mengkomunikasikan kota.

Sebagai komunikator, pemerintah kota tidak hanya berhadapan dengan turis luar negeri sebagai komunikan. Warga masyarakat yang sehari-hari bergulat dalam hidup yang penuh peluh di kota, juga merupakan komunikan, bahkan komunikan utama. Mengkomunikasikan kota kepada para turis—yang dalam bahasa marketing disebut sebagai “branding kota”—tidak boleh menghalangi proses pengkomunikasian kota pada warga masyarakat.

Bagaimanapun, marketing hanyalah satu bagian kecil dari keseluruhan proses komunikasi sehingga marketing kota tidak pernah boleh mendominasi proses komunikasi di dalam sebuah kota. Dengan kata lain: hasrat ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan dalam komunikasi kota. Mengambil pemikiran Jürgen Habermas, komunikasi seharusnya dilakukan dengan tujuan untuk membangun sikap saling mengerti dan mewujudkan sebuah konsesus tanpa dominasi. Karena itu pula, komunikasi kota seharusnya tidak semata bertendensi ekonomi tapi juga merupakan proses sosial di mana semua elemen masyarakat kota berusaha membangun sikap saling pengertian dan pemahaman bersama ihwal kota mereka.

Haris Firdaus
(Dimuat di Suara Merdeka, 9 Juni 2009)
gambar diambil dari sini

Read more...

Politisasi Mitos Pangeran Samudro

Makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pandem, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, identik dengan ritual ngalap berkah (mencari berkah) yang penuh kontroversi. Konon, salah satu syarat melakukan ritual di sana adalah bersetubuh dengan orang yang bukan suami atau istrinya selama tujuh kali pada tiap malam Jumat Pon atau Jumat Kliwon.

Ritual macam ini sudah berlangsung puluhan tahun sehingga nama Pangeran Samudro selalu identik dengan “ritual seks bebas” di Gunung Kemukus. Padahal, dalam kepercayaan masyarakat setempat, Pangeran Samudro adalah sosok pelindung rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa. Bagi penduduk kawasan Gunung Kemukus, mitos Pangeran Samudro adalah sesuatu yang penting karena melalui mitos tersebut masyarakat menemukan harapan dari keterdesakan hidup yang mendera mereka.

Bagi pemerintah, mitos Pangeran Samudro juga memiliki arti penting sehingga pada era Orde Baru pemerintah mulai “membuat” kisah tentang Pangeran Samudro yang berbeda dengan keyakinan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Sragen, melalui informasi yang tertera di dalam website resminya menyebut Pangeran Samudro adalah putra Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit yang memerintah di masa keruntuhan kerajaan itu pada sekitar tahun 1478. Tatkala Majapahit runtuh karena serangan Kerajaan Demak, Pangeran Samudro tidak ikut melarikan diri tapi justru ikut serta ke Demak.

Oleh Sultan Demak, Pangeran Samudro kemudian diperintahkan belajar Islam kepada Sunan Kalijaga dan Kyai Ageng Gugur. Setelah pembelajarannya tentang Islam selesai, Pangeran Samudro sempat berdakwah di beberapa tempat sebelum akhirnya meninggal di Dukuh Doyong, Kecamatan Miri, Sragen. Ia kemudian dimakamkan di sebuah bukit di sebelah barat Dukuh Doyong. Bukit itulah yang kini dikenal sebagai Gunung Kemukus.

Mitos versi Pemerintah Kabupaten Sragen ini berbeda dengan mitos yang diyakini penduduk sekitar Gunung Kemukus. Para penduduk asli daerah itu yakin Pangeran Samudro bukanlah orang yang “tunduk” dan mau bekerja sama dengan Demak ketika Majapahit runtuh. Sebaliknya, mereka yakin bahwa Pangeran Samudro justru terus melakukan perlawanan terhadap Kerajaan Demak. Ia dianggap pahlawan bagi rakyat sekitar karena membela wilayah Gunung Kemukus dari serbuan Demak. Masyarakat di kawasan Gunung Kemukus juga yakin bahwa Pangeran Samudro adalah pengabdi budaya Jawa abangan dan bukan pendakwah Islam seperti diyakini Pemerintah Sragen.

Adanya perbedaan pemahaman tentang Pangeran Samudro antara masyarakat lokal Gunung Kemukus dengan pemerintah bukan disebabkan perbedaan sumber sejarah. Sebab, sumber sejarah yang sahih tentang Pangeran Samudro memang belum pernah ditemukan. Nama Pangeran Samudro bahkan tidak tercantum dalam silsilah Kerajaan Majapahit atau Demak. Perbedaan penafsiran itu, sangat mungkin lebih bersifat “politis”. Orlando de Guzman (2006: 43) menyebut bahwa pemerintah orde baru berusaha “menyesuaikan” mitos Pangeran Samudro dengan gagasan-gagasan Pancasila untuk “membersihkan” daerah itu dari pengaruh Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1960-an, kawasan Gunung Kemukus memang merupakan daerah basis PKI.

Selain itu, penafsiran baru ala pemerintah juga sangat mungkin berkaitan dengan pembangunan Waduk Kedung Ombo. Pengambilalihan Gunung Kemukus oleh Pemkab Sragen dan pengumuman rencana pembangunan Waduk Kedung Ombo berlangsung pada tahun yang sama: 1983. Pembangunan Kedung Ombo mendapat banyak tentangan karena pembangunannya akan menenggelamkan rumah milik 5.268 kepala keluarga di empat kecamatan di Kabupaten Boyolali, Sragen, dan Grobogan. Para penduduk yang rumahnya tenggelam diminta transmigrasi ke pulau lainnya dengan ganti rugi sebesar Rp. 250 (Stanley; 1994).

Beberapa desa di sekitar Gunung Kemukus juga ikut dalam wilayah yang akan tenggelam jika Kedung Ombo dibangun. Berkaitan dengan persoalan itu, sejumlah warga Gunung Kemukus menyatakan menolak melakukan transmigrasi. Penolakan itu dihadapi pemerintah dengan berbagai cara. Pemberian “tafsir baru” atas mitos Pangeran Samudro yang dilakukan Pemkab Sragen kala itu sangat mungkin berkaitan dengan rencana pembangunan Kedung Ombo. Dalam tafsir versi pemerintah, Pangeran Samudro diceritakan sebagai sosok yang bekerja sama dengan penguasa—dalam konteks saat itu adalah Kerajaan Demak—dan juga menganut sejumlah nilai yakni: (1) ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2) menghargai orang tua sebagai perantara lahir manusia ke dunia; (3) selalu taat dan setia kepada negara; (4) tidak takut menghadapi kesukaran dan penderitaan dalam melaksanakan tugas; (5) seorang tokoh pendamai serta pemersatu bangsa dan selalu bertanggung jawab.

Dalam penafsiran versi pemerintah ini, terlihat kalau pemerintah Orde Baru ingin menunjukkan bahwa Pangeran Samudro adalah penganut sejumlah nilai yang bersesuaian dengan Pancasila dan juga memiliki ketaatan pada negara. Melalui tafsir semacam ini, pemerintah Orde Baru tampaknya ingin menggiring masyarakat setempat—yang menganggap Pangeran Samudro sebagai “panutan”—untuk taat pada pemerintah, terutama dalam persoalan pembangunan Waduk Kedung Ombo. Hal ini makin kentara ketika pemerintah Orde Baru mulai memberi stigma pada warga yang menolak pindah dengan cap “anti-Pancasila”, “anti-pemerintah”, atau “anti-pembangunan”. Melalui pemberian cap macam itu, secara tidak langsung pemerintahan Soeharto ingin mengatakan bahwa masyarakat yang menolak pindah adalah mereka yang tidak lagi menghormati dan mencontoh sikap Pangeran Samudro.

Tapi upaya memonopoli tafsir tentang mitos Pangeran Samudro tampaknya tidak membuahkan hasil yang signifikan. Justru ketika sengketa Waduk Kedung Ombo berlangsung, mitos Pangeran Samudro versi penduduk asli menjadi tambah populer (Guzman; 2006: 46). Para penduduk kala itu menganggap bahwa Pangeran Samudro adalah sosok gaib yang akan melindungi mereka dari tekanan fisik dan psikologis yang diberikan oleh pemerintah orde baru.

Bagi mereka yang menolak pindah, Pangeran Samudro adalah sosok yang melambangkan kesengsaraan rakyat kecil karena kesewenang-wenangan penguasa. “Politisasi” yang dilakukan pemerintah Orde Baru terhadap mitos Pangeran Samudro pada akhirnya tak menuai hasil yang maksimal. Masyarakat asli Gunung Kemukus, secara baik justru menjadikan mitos tersebut sebagai “pertahanan diri” guna menghadapi tekanan fisik dan represi psikologis dari pemerintah Orde Baru.

Haris Firdaus

[Versi lain tulisan ini dimuat di Harian Media Indonesia, 6 Juni 2009. Saya juga menulis kisah lengkap soal Pangeran Samudro dan Gunung Kemukus di buku Misteri-misteri Terbesar Indonesia. Gambar Gunung Kemukus saya ambil dari sini ]

Read more...

Manunggaling Musik dan Gosip

Salah satu jenis tayangan yang sekarang paling banyak disiarkan televisi kita selain sinteron, berita, dan infotainment adalah acara musik. Sejak kemunculan “Inbox” di SCTV pada 7 Desember 2007, acara-acara yang menampilkan video klip musik dan suguhan musik live makin menjamur. Kita bisa menyebut beberapa nama lain selain sang pionir: “Dahsyat”, “Klik”, “Derings”, “On The Spot”, “By Request”, “60 Minute”, dan “Playlist”.

Di antara semua nama itu, acara “Dahsyat” merupakan satu yang paling berhasil dari segi perolehan pemirsa. Muncul pertama kali pada Maret 2008, “Dahsyat” mengalami peningkatan yang cukup signifikan dilihat dari rating dan share. Pada Juli 2008, misalnya, angka share acara ini baru mencapai 13-14 persen. Pada Maret 2009, angka ini telah melonjak drastis menjadi 35-40 persen dengan rating rata-rata 3,2 tiap harinya. Ketika “Dahsyat” menampilkan Hilliary Clinton pada 19 Februari 2009, angka share acara tersebut mencapai 50 persen dan ratingnya mencapai lima.

Dengan angka sebesar itu, “Dahsyat” bahkan bisa disebut telah mengalahkan “Inbox” yang angka share-nya hanya berkisar pada 18-25 persen. Perolehan kuantitatif semacam ini tentu saja sangat mungkin tidak mencerminkan kualitas acara. Pada kenyataannya, isi tayangan acara-acara musik itu sebenarnya hampir sama: menayangkan video klip, mengundang grup musik populer untuk manggung live, serta ditambahi dengan request musik dari penonton.

Yang paling membedakan “Dahsyat” dengan saingan-saingannya adalah kemampuan para pembawa acaranya untuk membangun suasana santai dan penuh humor. Raffi Ahmad, Olga Syahputra, dan Luna Maya merupakan trio yang dianggap berhasil menaikkan pamor “Dahsyat”. Yang menarik, guna membangun humor dan suasana yang santai, ketiganya tak jarang memanfaatkan gosip pribadi mereka sebagai bahan obrolan dan senjata guna saling mengejek. Gosip percintaan Raffi dengan sejumlah artis perempuan, atau rumor kisah cinta Luna dengan Ariel Peterpan, adalah dua gosip yang paling sering dieksploitasi agar acara terlihat semarak.

Saat Peterpan hadir sebagai bintang tamu dalam acara itu, misalnya, gosip cinta antara Luna dengan Ariel pun langsung menjadi bahan obrolan dan ledekan yang memancing tawa penonton. Saat acara “Dahsyat Award”, Luna bahkan diminta mencium Ariel di atas panggung, di hadapan jutaan mata yang menonton siaran itu secara langsung. John Fair Kaune, produser eksekutif “Dahsyat”, dengan lugas menyatakan bahwa gosip pribadi Luna atau Raffi merupakan bumbu yang sangat tepat untuk membuat acara ini berbeda. Obrolan tentang gosip pribadi semacam itu, menurut John, ternyata mendongkrak rating “Dahsyat”.

“Menganggurnya” Pikiran
Naiknya rating dan share “Dahsyat” hanya gara-gara acara itu mengeksploitasi gosip pribadi para pembawa acaranya makin mengukuhkan anggapan bahwa gosip merupakan komoditi yang tinggi nilainya dalam dunia televisi kita. Setelah kemunculan infotainment yang gegap gempita dan tak pernah mati, perbincangan tentang wilayah privat seorang artis merembet ke tayangan musik yang sejatinya tak pernah memiliki relasi langsung dengan kisah-kisah pribadi semacam itu.

Sebuah tayangan musik seharusnya dinilai dari format acaranya dan kualitas video klip atau band yang ditampilkan dalam cara itu. Namun, kasus “Dahsyat” telah membuktikan bahwa kualitas musik ternyata tak lebih berpengaruh ketimbang gosip. “Dahsyat” adalah bukti yang tak terelakkan tentang manunggaling—atau bersatunya—musik dan gosip. Menjual gosip, dan bukan meningkatkan kualitas musik, pada akhirnya menjadi pilihan yang menggiurkan untuk menggaet penonton.
Bersatunya musik dan gosip ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kita adalah sebuah masyarakat yang dikuasai gosip. Dari hari ke hari, pergunjingan artis dan pergunjingan politik terus-menerus hadir, dan harus diakui: sebagian besar masyarakat kita menyukai gosip semacam itu. Harus diakui pula: bergunjing merupakan aktivitas dominan dalam interaksi sehari-hari masyarakat kita.

Menurut Alfathri Adlin (2008), maraknya pergunjingan dalam interaksi sosial kita sebenarnya merupakan ekses dari “menganggurnya” pikiran karena tak mendapat “makanan” atau “pekerjaan” yang tepat. Ambil misal seorang ibu rumah tangga yang tiap harinya melakukan pekerjaan rumah selama beberapa jam. Ibu tersebut hanya memberi pekerjaan pada fisiknya, sedangkan pikirannya bisa dikatakan tak mendapat “pekerjaan” yang memadai sehingga pergunjingan tentang hal remeh temeh dengan tetangganya menjadi “pertukaran pikiran” yang tak terhindarkan. Gosip-gosip yang ia lihat di televisi menjadi tayangan yang lezat karena bisa menjadi bahan “pertukaran pikiran” dengan tetangga-tetangganya. Pada akhirnya, gosip menjadi “makanan” bagi pikiran-pikiran manusia yang tak pernah diajak untuk berefleksi tentang diri dan kehidupannya.

Filsuf Martin Heidegger jauh-jauh hari telah mengingatkan, kegemaran bergunjing akan menyebabkan manusia mengalami kejatuhan eksistensial. Kejatuhan eksistensial ini bisa dimaknai sebagai terkurungnya manusia di dalam dunia keseharian yang penuh banalitas dan common sense, tapi minus refleksi yang mendalam. Dunia keseharian yang banal tersebut selalu dikelilingi oleh pergunjingan. Pergunjingan dalam kaca mata Heidegger tidak hanya mencakup pembicaraan mengenai aib orang lain, tapi juga meliputi semua perbincangan tentang hal-hal yang tak penting, tidak substantif, dangkal, dan minim refleksi.

Pembicaraan mengenai kisah cinta Luna Maya dengan Ariel, atau riwayat asmara Rafii Ahmad dengan sejumlah artis, tentu saja masuk ke dalam kategori pergunjingan yang dikatakan Heidegger. Pembicaraan macam itu memang menarik dan kadang-kadang seru, tapi percayalah: ia tak akan menambah kapasitas kita sebagai makhluk yang berpikir dan reflektif. Manunggaling musik dan gosip dalam “Dahsyat” hanya menambah daftar panjang pergunjingan yang secara potensial—atau bahkan aktual—membuat kita sebagai manusia mengalami kejatuhan eksistensial.

Haris Firdaus
gambar diambil dari sini

Read more...

Jalan dan Spiral Kebisuan

Sebuah jalan bukan sekadar prasarana fisik guna memungkinkan mobilitas manusia terjadi dengan baik.

Pada awalnya, jalan memang ditegakkan untuk tujuan itu. Tapi, dalam perkembangannya, ia berubah jadi sesuatu yang tak sekadar memiliki “sifat fisik”. Akhirnya, manusia harus mengakui bahwa jalan akan jadi sesuatu yang punya pengaruh “mental” pada mereka.

Saya teringat sebuah siang pada Mei 1998. Pada bulan itu, saya masih seorang murid sekolah dasar tingkat akhir. Sekitar pertengahan bulan, Solo—kota tempat di mana saya sekolah—dilanda sebuah huru-hara yang tak mudah dijelaskan, juga diselesaikan. Saya, yang tiap hari pergi dan pulang sekolah dengan bus, menjadi bingung karena pada hari-hari di mana kerusuhan terjadi seluruh bus berhenti beroperasi.

Pada suatu hari ketika kerusuhan tak bisa lagi dihindari, saya dan kawan-kawan akhirnya sadar bahwa kami tak akan menemu satu bus pun yang bisa membawa pulang ke rumah masing-masing. Setelah menghabiskan waktu sia-sia, akhirnya diputuskan untuk pulang berjalan kaki. Bersama-sama.

Pada momen ketika menyusuri jalanan Solo setapak demi setapak itulah, saya—dengan kaca mata seorang kanak yang siap dewasa—merekam bagaimana kerusuhan terjadi. Jalanan yang berubah jadi berkabut karena asap kebakaran, kerikil dan batu yang bertebaran, orang-orang yang tumpah ruah, tentara dan plisi yang kadang tak sanggup berbuat apa-apa, semuanya saya rekam.

Kekerasan seperti mendapatkan tempatnya di jalan-jalan Solo waktu itu. Tak ada manusia yang bisa bertahan tidak histeris atau marah. Semua mereka yang turun ke jalan berubah jadi manusia yang harus larut dalam histeria yang entah timbul dari mana. Saya lihat bagaimana mereka melempar batu ke arah gedung-gedung, menyulut api dan membakar ban, berteriak, menyumpah, serta marah.

Jalan jadi sebuah medan di mana kemarahan jadi gampang tertular. Manusia, yang dalam eksistensialisme dipercaya bisa menjadi makhluk yang otonom, pada momen itu kehilangan individuasinya. Mereka jadi gerombolan yang anonim di mana identitas, keberpihakan, dan sikap seringkali diambil berdasar sebuah provokasi yang tiba-tiba timbul. Pada momen yang demikian, koor jadi sesuatu yang mudah ditemukan.

Kalau mengingat penggalan momen itu, saya sebenarnya tak yakin bahwa mereka yang menghanguskan Solo betul-betul memahami kenapa akhirnya mereka melakukan itu. Saya meragukan itu karena, bagi saya, kerusuhan waktu itu benar-benar terlihat seperti sebuah chaos, bukan sebuah “gerakan” yang diorganisir dengan rapi. Dalam beberapa aksi pembakaran, misalnya, terkadang terlihat sebuah sikap yang berbeda: ada yang mencoba mencegah bakar-bakaran itu, tapi tetap ada yang dengan ngotot menyulut bara.

Pembakaran, penjarahan, atau kekerasan seringkali menjadi besar jutru karena “gerak spontan” massa yang telah berkumpul di jalan. Mereka yang telah sama-sama ada di sana seperti memiliki semacam tautan satu sama lain—meski kebanyakan tautan itu imajiner sifatnya. Dari tautan itulah “spontanitas” lahir dan kelahiran itu hanya mungkin ketika mereka sama-sama ada di jalan, sama-sama saling melihat secara fisik, sama-sama bisa memerkirakan bahwa masing-masing minimal tak ada dalam kepentingan yang diametral.

Di situlah sebenarnya jalan berpotensi menjadi sesuatu yang negatif karena ia menampik rasio. Pada peristiwa yang demikian, ia bisa mengakibatkan sebuah provokasi mendapat sambutan dan sebuah ajakan yang tak rasional sekalipun bisa jadi tampak sebagai sebuah “sabda suci” yang tak kuasa kita tolak. Individuasi manusia dirampas, identitas mereka digeletakkan, dan anonimitas lah yang akan menggejala.

Di jalanan, sebuah “konsensus yang bebas dominasi”—sesuatu yang oleh Habermas dipercaya sebagai “kodrat” praksis komunikasi manusia—tak terjadi. Sebab, “konsensus yang bebas dominasi” itu mengangankan manusia ada pada kondisi eksistensialnya yang paling prima. Dan di jalanan, ketika histeria terbentuk, kondisi eksistensial manusia justru terpuruk pada levelnya yang amat rendah.

Maka itu pula, diskusi dan tukar pendapat tak akan terjadi di jalanan ketika massa sudah berkumpul. Yang ada di sana adalah kesatuan pendapat, kebulatan tekad, dan kemauan untuk terus menyatakan pendapat atau melakukan perbuatan tertentu. Tapi yang perlu diingat, kesemuanya itu tercapai setelah—pinjam pemikiran Sartre—sebuah proses komunikasi yang mengandung “sengketa”.

Dalam proses yang mengandung “sengketa” itulah sebuah “penaklukan” terjadi. Eksistensi seorang pribadi ditundukkan—bukan oleh eksistensi individu lain—tapi oleh sebuah “gemuruh pendapat umum”. Menghadapi sebuah gelombang sikap yang gigantis itu, seorang pribadi biasanya akan jadi “bisu”: ia tak akan mampu menyatakan pendapatnya yang bertentangan dengan massa di hadapannya. Individu itu akan tunduk dan larut.

Saya kira, istilah “spiral kebisuan”—sebuah istilah dalam Ilmu Komunikasi—bisa mewakili fenomena itu. Spiral kebisuan adalah representasi dari sebuah keadaan di mana mayoritas menjadi sebuah tirani dan individu-individu yang mencoba berbeda kehilangan keberanian untuk mengartikulasikan gagasannya.

Keberanian yang hilang itu, tak terlampau berkait dengan tekanan—dalam arti fisik maupun politis—tapi lebih berkait dengan mekanisme psikologis si individu yang secara pelan-pelan merepresi pendapatnya sendiri dan menyesuaikan opininya itu dengan “pendapat umum”. Represi itu bisa terjadi ketika individu memang melihat dengan mata yang terpukau kepada “publik yang umum” itu. “Keterpukauan” itulah yang kemudian membuat dirinya mulai ragu dan akhirnya sama sekali meninggalkan pendapat atau sikapnya sendiri.

Dibandingkan represi fisik atau politis, represi jenis ini jelas lebih sulit untuk diantisipasi, juga diurai secara konkret karena wujudnya yang tak kentara. Tapi, meski tak kentara, represi diri itu jelas akan menjadikan individu, dalam sebuah spiral kebisuan, laiknya sesendok kecil gula yang dimasukkan ke dalam seember besar air lalu “larutan” itu diaduk. Gula yang cuma sesendok itu tak akan punya arti apa-apa: ia tak mengubah air yang seember itu.

Alih-alih memberi perubahan, gula sesendok itu justru lenyap, larut ke dalam sebuah lubang yang tak akan memungkinkan ia ditemukan kembali. Tepat ketika gula itu dimasukkan, lalu “larutan” diaduk, sejarah gula itu sebenarnya sudah menduduki titik akhir.

Saya takut: jangan-jangan jalanan juga akan mengakhiri sejarah kedaulatan manusia. Ketika jalanan diisi tempik sorak yang tanpa makna tapi sebuah sikap mesti ditegakkan saat itu juga, di situ sebenarnya pembicaraan ditampik dan spiral kebisuan akan mewujuds

Haris Firdaus
gambar diambil dari sini

Read more...

Berwisata di Rumah Tuhan

Sakralitas masjid sebagai ruang sosial ternyata tidak pernah statis dan universal. Selalu ada ruang negosiasi dalam hubungan manusia dengan rumah Tuhan itu.

Malam itu, sekitar pukul delapan malam, saya duduk di pelataran utama Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang. Suasana di sana masih ramai. Kebanyakan orang memilih berkumpul di pelataran utama bagian atas, dekat dengan enam payung elektrik yang menjadi salah satu karakteristik paling unik dari masjid ini.

Sementara seorang kawan saya memotret di keremangan malam, saya memilih duduk santai, melemaskan badan. Beberapa meter di dekat saya, ada seorang lelaki dan perempuan yang sama-sama masih muda sedang khusyuk berbincang. Saya menguping obrolan mereka yang berkisar tentang hubungan asmara keduanya yang baru berjalan beberapa bulan.

“Mbiyen, bar kowe nembak aku kae, aku nangis,” begitu kata-kata sang perempuan yang masih saya ingat sampai sekarang. Saya tersenyum mendengar kata-kata mesra yang tak dibuat-buat ini. Si lelaki menyambut kata-kata sang perempuan dengan kalimat tanya pendek: “Lha ngopo?” Si perempuan menjawab dengan intonasi yang sedikit malu-malu: “Yo rapopo”. Kali ini, saya benar-benar tersenyum lebar. Dalam hati, saya bilang: “Oh, so sweet.”

Angin malam itu berhembus sedikit kencang dan membuat saya yakin sedang tidak bermimpi atau menonton sinetron. Saya benar-benar sedang ada di Masjid Agung Jawa Tengah, sebuah masjid yang konon kemegahannya tak tertandingi di seantero Asia Tenggara. Ya, sekali lagi, saya sedang ada di Masjid Agung Jawa Tengah, dan di dekat saya sepasang pemuda asyik berpacaran dengan kepolosan yang sama sekali tidak dibuat-buat. Keduanya sama sekali tidak merasa rikuh dengan kenyataan bahwa mereka sedang berpacaran di rumah Tuhan—tepatnya, di pelataran rumah Tuhan.

Saya tidak sedang dan akan menyalahkan pasangan itu. Bagaimanapun, saya bukan seorang hakim moral yang gemar mengkategorikan “mana benar” dan “mana salah”. Saya hanya ingin menunjukkan, di Indonesia, masjid bukanlah sebuah ruang yang selalu “angker” dan “steril”. Masjid-masjid besar di Indonesia yang umumnya juga merupakan tempat pariwisata, adalah sebuah ruang di mana banyak kepentingan bercampur aduk. Kita tak akan pernah bisa membatasi hanya kepentingan religius sajalah yang boleh memasuki masjid-masjid tersebut.

Di masjid-masjid semacam Masjid Agung Jawa Tengah, kepentingan untuk menghadap Tuhan selalu bertemu dengan kepentingan untuk mengagumi keindahan arsitektural, menikmati pemandangan alam, atau bermesraan dengan pacar. Itulah kenapa, di “masjid-masjid wisata” tersebut, akan selalu tersedia fasilitas lain yang tak akan kita temui di masjid-masjid kampung yang tak pernah menjadi tempat pariwisata. Fasilitas yang saya maksud itu, misalnya saja, toko oleh-oleh, objek wisata lain di sekitar masjid, atau sarana rekreasi lain seperti kereta kelinci dalam kasus Masjid Agung Jawa Tengah.

Jika Anda mengunjungi Masjid Agung Jawa Tengah pada pagi sampai sore hari, maka Anda akan melihat deretan bus yang terparkir, kereta kelinci yang lalu-lalang, orang-orang yang antre ingin naik ke menara masjid, dan rombongan-rombongan manusia yang berjalan hilir mudik ke seluruh penjuru kompleks masjid. Jumlah mereka yang berjalan-jalan ini, hampir bisa dipastikan jauh lebih banyak dibandingkan kuantitas mereka yang mengikuti sholat berjamaah.

Malam itu saya tak hanya bertemu dengan satu pasangan yang sedang berpacaran. Beberapa meter dari tempat saya duduk, ada serombongan gadis muda yang duduk membentuk lingkaran sambil ngobrol-ngobrol tak jelas dan tertawa-tawa. Salah seorang di antara mereka sedang asyik mengetik di laptop. Hampir semua gadis muda ini memakai kaos oblong ketat dan celana pendek yang tak kalah ketatnya. Ekspresi wajah mereka santai, bahagia, dan genit.

Tentu saja kita bisa menemui rombongan perempuan muda semacam itu di mall, kedai kopi, kafe, atau diskotik. Tapi berjumpa dengan mereka di masjid adalah sebuah kejutan tersendiri. Gaya berpakaian mereka yang sama sekali berbeda dengan istiadat penampilan orang-orang yang ke masjid menunjukkan bahwa “masjid-masjid wisata” adalah sebuah ruang dengan tafsir dan norma yang kian terbuka. Masjid-masjid semacam itu tidak lagi ditafsirkan sebagai ruang yang harus diisi dengan kealiman semata-mata. Kehadiran orang-orang dengan pakaian yang tak menutup aurat ke tempat itu makin menegaskan bahwa kepentingan yang ada di “masjid-masjid wisata” bukan sekadar kepentingan religius. Bagi gadis-gadis muda yang saya temui malam itu, Masjid Agung Jawa Tengah barangkali sama artinya dengan kafe atau mall yang sering mereka gunakan untuk nongkrong dan ketawa-ketiwi.

Di kampung saya, masjid adalah ruang yang terus berusaha dipertahankan menjadi sebuah ruang yang sakral. Anak-anak kecil yang bermain di masjid selalu dimarahi, diusir, kadang-kadang ada ustadz yang sampai perlu mengutip ayat-ayat kitab suci sebagai dasar menghardik anak-anak itu. Para pemuda kampung yang seringkali nongkrong lama-lama di masjid sampai malam, mengobrol tak jelas dan kadang diselingi tawa agak keras, juga dihardik dan diminta pergi. Di kampung saya, masjid bukanlah tempat nongkrong. Di masjid-masjid lainnya, kita juga bisa menemui sejumlah hardikan halus untuk mempertahankan sakralitas ruang masjid. Tulisan-tulisan seperti “Dilarang Tidur di Masjid” atau “Dilarang Berkhalwat” adalah bagian dari upaya semacam itu.

Tapi, seperti telah saya katakan sejak awal, sakralitas masjid tidak pernah benar-benar menjadi universal. Tiap-tiap tempat atau daerah memiliki etika dan norma tersendiri dalam memperlakukan masjid. Selalu ada tafsir yang terbuka, selalu ada negosiasi yang mungkin. Sebab, bagaimanapun, agama dan kepercayaan pada Tuhan memang selalu membuka ruang tafsir yang berbeda. Pada akhirnya, masjid juga sebuah ruang yang dimasuki pengaruh kebudayaan manusia yang tak selalu suci.

Sukoharjo, 5 Mei 2009
Haris Firdaus

gambar diambil dari sini

Read more...

Kisah Guru-guru Saya

Sebagaimana tiap orang yang menempuh pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi, saya punya pengalaman diajar oleh banyak sekali guru. Mulai guru masa taman kanak-kanak, sampai kini ketika orang-orang yang mengajar itu lebih banyak dipanggil sebagai “dosen”. Kuantitas guru saya mungkin mencapai ratusan, dan yang jelas: beragam sekali sifat dan perangainya.

Di masa sekolah dasar, saya pernah diajar seorang guru yang menghukum siswanya dengan cara yang aneh: memakan tahu mentah secara bersama-sama di depan kelas. Hari itu, sejumlah kawan lelaki saya bertingkah gaduh di kelas dengan alasan dan proses yang saya tak ingat betul. Yang terang, di antara kegaduhan itu terselip sebuah adegan di mana guru saya seperti biasa bertanya pada murid-muridnya: “Tahu, anak-anak?” dan kawan-kawan saya berteriak, “Tahu! Tahu!” dengan cara yang barangkali dianggap tak sopan oleh sang guru. Tentu maksud kata “tahu” di situ bukan jenis makanan, tapi sebuah kata yang bersinonim dengan kata “paham”.

Tanpa disangka, sang guru yang mungkin merasa jengkel memerintahkan seorang kawan saya pergi ke pasar untuk membeli tahu mentah. Kebetulan, lokasi sekolah dasar saya dekat dengan sebuah pasar tradisional. Ketika tahu mentah itu telah datang, guru saya menyuruh sejumlah murid lelakinya—tak termasuk saya tentu—maju ke depan kelas dan memakan tahu mentah itu secara bersama-sama. Kawan-kawan saya itu, mau tak mau, akhirnya maju, dan dengan muka menghadap kami yang tak dihukum, memakan tahu-tahu mentah itu. Saya selalu tertawa mengingat adegan itu: sebuah tingkah paling ganjil dari seorang guru yang selalu saya ingat.

Di masa sekolah menengah pertama, saya bertemu dengan guru yang tak kalah menggelikan. Sang guru lelaki itu, berdasar bisik-bisik beberapa kawan yang lebih senior, gemar menarik tali kutang murid-murid perempuannya. Hobi yang aneh ini barangkali bisa disebut sebagai kelainan seksual, atau sekadar keisengan guru laki-laki yang tergoda melihat tali-tali kutang murid-murid putrinya yang menjelang dewasa.

Guru saya itu juga seringkali melakukan hal-hal yang menurut kami tak penting, seperti memerintahkan menaruh dua garis pendek yang sedikit miring di bawah jawaban soal matematika yang kami kerjakan. Jika jawaban soal matematika kami tidak disertai dua garis pendek yang ia beri nama dengan isitilah “wajib” itu—sebuah sebutan paling lucu yang pernah saya dengar untuk dua garis pendek di bawah angka jawaban matematika!—maka nilai kami akan dikurangi 0,5. Sungguh, sampai sekarang ketika usia saya sudah berkepala dua, saya tetap tak tahu kenapa harus ada dua garis pendek semacam itu di bawah jawaban soal matematika saya.

Di masa SMA, saya bertemu dengan seorang guru yang suka menilep uang siswanya. Ceritanya begini: tiap kali sang guru menggelar semacam tes rutin—di tempat saya, tes macam itu disebut sebagai “ulangan”— untuk mata pelajaran yang diampunya, ia akan meminta tiap siswanya menyetor uang dengan besaran tertentu sebagai ganti ongkos mengkopi soal ulangan. Soal ulangan itu, kata sang guru, akan diberikan pada murid-muridnya kelak jika ulangan telah selesai.

Namun, tiap kali ulangan selesai, soal-soal ulangan itu tak pernah diberikan. Sang guru selalu memintanya kembali dengan alasan agar soal ulangan itu tak dibocorkan ke kelas lain. Akan tetapi, bahkan ketika semua kelas yang diajarnya telah menjalani ulangan, soal itu tak pernah dibaginya. Ketika saya dan sejumlah kawan mendatanginya untuk menanyakan perihal itu, jawabannya sungguh aneh: uang iuran yang kami kumpulkan itu bukanlah untuk ganti ongkos foto kopi tapi sebagai “upah” sang guru yang telah membuat dan mengoreksi ulangan kami. Saya sempat menanyakan padanya: bukankah Anda sebagai guru sudah mendapat gaji untuk membuat dan mengoreksi ulangan kami? Tapi guru saya itu tetap ngotot.

Dan kami pun masih juga ngotot menuntut hak. Maka hari itu pula, dengan lagak anak muda yang sok heroik, saya dan sejumlah kawan menggelar “pertemuan rahasia” untuk melancarkan aksi protes terhadap sang guru. Kami mengundang sejumlah wakil kelas IPS yang diajar guru bersangkutan dalam pertemuan yang belum saya lupakan sampai sekarang itu. Kami memutuskan mengumpulkan tanda tangan di tiap kelas guna mendukung gerak protes tersebut, dan dengan bekal dukungan itu sejumlah perwakilan siswa akhirnya menghadap kepala sekolah.

Saya ingat betul bahwa sebelumnya kami telah merumuskan sejumlah tuntutan lengkap dengan batas waktu kapan tuntutan itu harus dipenuhi dan juga konsekuensi jika tuntutan itu tak dipenuhi. Setelah pertemuan merumuskan tuntutan tersebut, sayalah yang ditugasi mengetik naskah tuntutan itu. Namun tuntutan itu tak pernah diajukan secara terbuka karena sejumlah guru lain berhasil meyakinkan kami bahwa jalan dialog yang tak frontal akan lebih berhasil. Maka kami menemu kepala sekolah tanpa pembicaraan soal tuntutan. Yang jelas, setelah pertemuan itu, sikap guru saya menjadi jauh lebih lunak: tiba-tiba ia membagikan soal ulangan yang memang menjadi hak kami itu.

Selama beberapa waktu, saya sempat membenci guru saya itu karena sikapnya. Tapi lama-lama, kebencian itu hilang juga. Tiap orang pernah bersalah, dan berhak dimaafkan. Di semester awal kuliah, saya sempat bertemu kembali dengan dia di sebuah rental komputer dekat rumah saya. Sejak lama saya tahu bahwa rumah guru ini memang tak jauh dengan rumah saya sehingga wajar jika kami bertemu di situ. Kami ngobrol beberapa patah kata dengan lancar, tanpa sikap bermusuhan sama sekali. Ia masih mengingat saya dengan persis karena dialah yang lebih dulu menyapa, menanyakan kabar saya, dan kesibukan saya. Saya agak kaget karena setelah beberapa tahun, ia tak lupa pada saya. Kebanyakan guru masa SMA saya waktu itu bisa dipastikan telah melupakan wajah saya.

Dengan cara yang tak lazim, orang yang beberapa tahun sebelumnya hendak saya protes secara besar-besaran itu, justru memberi semacam pelajaran pada saya. Pembicaraan singkat dengannya tentang hal-hal paling remeh dalam kehidupan kami seperti membuat saya sadar: tak pernah benar-benar ada orang yang buruk sekaligus hampir tak mungkin ada manusia yang selalu baik dan alim.

Sukoharjo, 1 Mei 2009
Haris Firdaus
gambar diambil dari sini

Read more...